Undang-undang ASN Aparatur Sipil Negara [Download]

Download UU Aparatur Sipil Negara
Berikut Link Download UU Aparatur Sipil Negara, UU ASN, UU no 5 tahun 2014

> UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA <


Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu. Pengelolaan aset KKKS ini melibatkan banyak pihak terkait di dalam pelaksanaannya, diantaranya pihak KKKS, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Direktorat Jenderal Minyak dan dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumbmaka akan diterbitkan Surat Persetujuan Penghapusan. Standard Operating Prosedure (SOP) mengenai waktu penyelesaian persetujuan penghapusan adalah 30 hari yang juga berlaku untuk penghapusan yang ditindaklanjuti dengan penjualan, hibah, maupun pemusnahan/force majeur. Berdasarkan data hasil rekapitulasi persetujuan/penolakan terkait pengelolaan aset BMN yang berasal dari KKKS tahun 2011 dan 2012, jumlah surat usulan penghapusan dari KESDM yang diterima pada tahun 2011 sebanyak 74 berkas yang 60 berkas diantaranya telah diterbitkan persetujuan yang keseluruhan nilai perolehan dan nilai wajarnya masing-masing sebesar Rp181.219.951.651,97 dan Rp36.142.086.327,00. Dari 60 berkas tersebut, terdapat 2 usulan yang memerlukan persetujuan dari Presiden karena memiliki nilai perolehan di atas Rp10.000.000.000,00. Usulan penghapusan dengan tindak lanjut berupa penjualan secara lelang merupakan yang paling banyak jumlahnya dibanding tindak lanjut lainnya, yakni sebanyak 50 berkas dari 74 berkas usulan masuk pada tahun 2011. Dari 50 berkas usulan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang tersebut, 45 diantaranya telah diberi persetujuan pada tahun 2011 dan 5 berkas berikutnya diberi persetujuan pada tahun 2012. er Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Salah satu bentuk pengelolaan terhadap KKKS adalah penghapusan atas barang milik negara yang didahului dengan usulan penghapusan dari pengguna barang. Download UU ASN Di antara usulan penghapusan tersebut ada yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, DPR, maupun Presiden tergantung besarnya nilai BMN itu. Usulan tersebut diajukan oleh pengguna barang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengelola barang, yaitu Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Panjangnya proses penghapusan tersebut karena melibatkan banyak pihak terkait, maka terkadang dalam pemberian persetujuan penghapusan tersebut ada yang cepat maupun lambat memperoleh persetujuan penghapusan oleh pengelola barang. Hal itu juga dapat berdampak pada penambahan biaya pemeliharaan dan pengamanan aset eks KKKS. Kendala terkait pemberian persetujuan penghapusan itu diantaranya mengenai dokumen kelengkapan penghapusan, ketidakcocokan antara dokumen dengan kondisi fisik barang yang ada, serta tindak lanjut dari penghapusan tersebut, baik berupa pemusnahan, penjualan, tukar menukar, maupun hibah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai persetujuan penghapusan aset eks KKKS, UU Aparatur Sipil Negara permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh dalam pelaksaanaannya, serta menemukan alternatif penyelesaian masalahnya yang disajikan dalam bentuk sebuah Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul: “TINJAUAN ATAS PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ASET EKS KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2011”. B. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 1. Memenuhi salah satu syarat dinyatakan lulus dari Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2. Membandingkan antara teori yan

Larangan Aparatur Sipil Negara - UU ASN

LARANGAN untuk Aparatur Sipil Negara

Pasal 113

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.

Pasal 114

Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.

Pasal 115

Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 116

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior.

Pasal 117

Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 118

Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Selengkapnya> UU Aparatur Sipil Negara

ASN - ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK

ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK Aparatur Sipil Negara

Pasal 2

Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. profesionalitas;

c. proporsionalitas;

d. keterpaduan;

e. delegasi;

f. netralitas;

g. akuntabilitas;

h. efektif dan efisien;

i. keterbukaan;

j. non-diskriminasi;

k. persatuan dan kesatuan;

l. keadilan dan kesetaraan; dan

m. kesejahteraan.

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip:

a. nilai dasar;

b. kode etik;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

g. profesionalitas jabatan.

Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;

b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

e. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;

f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;

i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

k. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Pasal 5

(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya> UU Aparatur Sipil Negara

PENYELESAIAN SENGKETA ASN - Aparatur Sipil Negara

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum.

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan AparaturSipil Negara.

33

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selengkapnya> UU Aparatur Sipil Negara

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPILNEGARA

Pasal 110

(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.

(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.

(4) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Pasal 111

(1) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.

(2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. data riwayat hidup;

b. riwayat pendidikan formal dan non formal;

c. riwayat jabatan dan kepangkatan;

d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;

e. riwayat pengalaman berorganisasi;

f. riwayat gaji;

g. riwayat pendidikan dan latihan;

h. daftar penilaian pekerjaan; dan

i. surat keputusan.

Selengkapnya> UU Aparatur Sipil Negara

ORGANISASI - UU Aparatur Sipil Negara

ORGANISASI dalam UU ASN

Pasal 109

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.

32

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Menteri.